1.500 Personel Gabungan Amankan Kampanye Terbuka di Kota Madiun
Madiun, IDN Times - Personel gabungan mulai disiapkan untuk mengamankan kampanye terbuka di Kota Madiun mulai dari 24 Maret hingga 13 April 2019. Rencananya, sebanyak 1.500 personel gabungan akan diterjunkan dalam pengamanan itu.
Kapolres Madiun, AKBP Nasrun Pasaribu, mengatakan personel gabungan itu terdiri dari TNI, polisi, Satpol PP, dinas perhubungan, dan organisasi masyarakat. Dalam upaya pengamanan pemilu itu, petugas gabungan menerapkan standar operasional prosedur, salah satunya tentang penanganan permasalahan yang berpotensi memicu konflik dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu 2019.
1. Penyebaran hoaks menjadi perhatian
Nasrun mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi beredarnya berita bohong atau hoaks. Atensi itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat melalui Menkopolhukam, Wiranto.
"Saya tadi membacakan amanatnya beliau saat apel gelar pasukan. Selain tentang, hoaks hal lain yang perlu diantisipasi adalah politik identitas," kata Nasrun usai gelar pasukan dalam rangka menghadapi pemilu 2019 di halaman Markas Polres Madiun Kota, Jumat (22/3).
2. Koordinasi lintas institusi dilakukan intensif
Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran setiap tahapan pemilu, Nasrun menjelaskan, koordinasi para personel senantiasa dijalankan. Adapun pemantauan kondisi menjelang, hari H hingga pasca pemilu dilakukan di kantor masing-masing kantor institusi yang terlibat.
"Di sini (Mapolres) ada (posko), Kodim, juga Brimob" ujar Nasrun kepada sejumlah wartawan.
3. Pemkot Madiun bakal tugas tim di TPS
Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto, menambahkan bahwa pihaknya juga menerjunkan personel mulai dari Satpol PP, Linmas, dan Dishub untuk membantu menjaga kelancaran menjelang pemilu. Selain berkoordinasi dengan petugas institusi lain, petugas juga akan ditugaskan di tempat pemungutan suara (TPS).
Jumlah TPS Pemilu 2019 di Kota Madiun direncanakan sebanyak 601. Adapun lokasinya menyebar di wilayah 27 Kelurahan di tiga kecamatan, yaitu Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo.
"Potensi gangguan sekecil apapun harus diantisipasi," ujar Rismiyanto.
4. ASN pemkot dinyatakan netral
Disinggung tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Madiun, Rusdiyanto menjamin seratus persen netral dalam kegiatan politik. Optimisme itu seiring dengan upaya Pemkot Madiun melarang keras setiap ASN terlibat dalam politik praktis.
"Netralitas ASN tidak usah diragukan lagi karena pak Wali Kota selalu menekankan itu," ujar Rusdiyanto.
