3 Warga Tuban Diciduk Sebelum Jokowi Meninjau Kilang Minyak Pertamina

Sebelumnya, menurut Soleh, Kapolres Tuban sempat mengimbau kepada warga untuk tidak melakukan aksi penolakan. Berbagai atribut aksi, seperti poster atau spanduk, juga ia larang karena dianggap memprovokasi. Dia bahkan mengatakan berani mengambil tindakan apabila imbauan tidak diindahkan.

“Petugas kepolisian pun semakin intensif melakukan pengamanan di sekitar Pomahan, khususnya saat sosialisasi dan pengukuran tanah untuk appraisal atau penilaian tanah,” tambah dia.

Setelah serangkaian aksi dan pernyataan intimidatif dari aparat, sekiranya Sabtu pagi, tiga orang warga bernama Wawan, Mashuri dan Basori ditahan oleh kepolisian Tuban. Spanduk milik mereka dirampas. Gawai milik salah seorang warga diambil paksa dan gambar serta video dokumentasi aksi.

“Alasan penahanan tersebut diduga terkait kunjungan Jokowi beserta pejabat tinggi negara ke tapak kilang minyak. Dan juga penahanan tersebut dikarenakan ketiga warga ini saat berniat membentangkan spanduk penolakan mereka,” bebernya. 

Adapun spanduk yang ingin mereka bentangkan bertuliskan “Tanah Tidak Dijual, Pak Jokowi Jangan Paksa Kami Jual Lahan.”

Pada dasarnya, aksi warga merupakan akumulasi kekecewaan karena lahannya hendak diambil paksa untuk kepentingan proyek. Menurut Soleh, hal tersebut merupakan pelanggaran HAM karena negara melarang warga negaranya untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.

“Apa yang menimpa warga penolak kilang minyak ini, sesungguhnya masuk dalam upaya Strategy Lawsuit Against Public Participation atau dikenal dengan SLAPP. Pada dasarnya tindakan yang digunakan dalam konteks membungkam penolak, memiliki tujuan untuk membungkam protes terhadap suatu kebijakan,” jelas Soleh yang merupakan pengacara publik itu.

Menanggapi perilaku intimidatif pemerintah, Aliansi Masyarakat Sipil, melalui Soleh, yang menghimpun delapan LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan menyerukan empat tuntutan:

1. Membebaskan ketiga warga yang ditahan, karena terindikasi melanggar hak-hak dasar warga negara tentang kebebasan menyuarakan pendapat di muka umum, sebagaimana terlampir dalam pasal 28 UUD RI 1945.

2. Menghentikan praktik intimidasi berupa penankapan sepihak, hingga menakut-nakuti warga yang melakukan protes terhadap pembangunan kilang minyak.

3. Melindungi segenap hak demokrasi warga, karena merupakan mandat konstitusi.

4. Menimbang ulang pembangunan kilang minyak di Tuban, karena berpotensi melanggar hak hidup warga negara, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, UUD RI 1945 maupun UU HAM No. 39 Tahun 1999.