ASN Tak Netral Saat Pemilu, Wali Kota Madiun Siap Beri Sanksi

Sejumlah ASN hadir dalam kegiatan yang dihelat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun itu. Mereka di antaranya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, camat, dan lurah. Selain itu, perwakilan partai politik, personel kepolisian, dan TNI juga mengikuti rapat koordinasi yang berlangsung secara terbuka tersebut.

Kepada pengurus partai politik, Sugeng berharap agar ikut mengawasi ASN Pemkot Madiun dalam menjaga netralitasnya. Jika memang ada temuan tentang keberpihakan ASN dalam politik praktis, segera laporkan kepada Bawaslu. Lalu lembaga pengawas pemilu akan meneruskan kepada pembina ASN.

“Kalau untuk di Kota Madiun kebetulan saya selaku wali kota yang menjadi pembina ASN,’’ ujar Sugeng masih dalam forum.

Apabila hasil pemeriksaan Bawaslu dinyatakan adanya ASN yang terlibat dalam politik praktis, dia akan menjatuhkan sanksi. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang ASN.

“Bukan saya maupun Bawaslu yang ingin menghukum. Tetapi, ASN yang tidak netral yang ingin menghukum dirinya sendiri dengan coba-coba terlibat politik praktis,’’ ujarnya.

Karena itu, Sugeng menuturkan, internal Pemkot Madiun terus melakukan koordinasi untuk menjaga netralitas ASN dalam pemilu. Ia memerintahkan kepada kepala OPD, camat, dan lurah mengumpulkan anak buahnya.

Secara bergiliran, wali kota akan memberikan pembinaan kepada seluruh ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis. “BKD tolong nanti bikin rapat khusus dan langsung saya pimpin,’’ ujar Sugeng.

Jika masih ditemui ketidaknetralan ASN, maka ia menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan sudah bosan menjadi abdi negara. Padahal, pekerjaan itu banyak diminati orang.  

“Mudah-mudahan tidak ada, karena kami juga masih kekurangan ASN,’’ ujar dia sembari menyebut jumlah ASN di lingkungan Pemkot Madiun sekitar 5.700 orang.

Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko, mengatakan pihaknya akan proaktif menindaklanjuti tentang laporan pelanggaran pemilu, salah satunya, ketidaknetralan ASN. Beberapa waktu lalu, Bawaslu telah memeriksa indikasi pelanggaran oleh salah satu lurah.

“Ada kegiatan di kelurahan dan di lokasi terpasang gambar caleg yang ternyata istri lurah. Kami langsung memberi teguran dan memeriksa,’’ ujar dia.

Sedangkan pelanggaran pemilu berupa praktik money politics, Kokok meminta agar warga yang didatangi calon legislatif maupun tim sukses, untuk menerima uang yang diberikan. Lantas, segera laporkan ke Bawaslu.

“Kalau dulu ada istilah terima uangnya tapi jangan pilih orangnya, sekarang terima uangnya dan laporkan kepada Bawaslu,’’ ujar dia.