Surabaya, IDN Times - Penjaminan kesejahteraan warga di Kota Surabaya telah tersohor. Hal tersebut membuat warga di luar Kota Surabaya berbondong-bondong datang ke Kota Surabaya untuk dapat menikmati fasilitas yang diberikan. Konsekuensi yang harus diterima oleh pemerintah kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jebol.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa fenomena tersebut memang terjadi dan membuat pihak Pemkot geleng-geleng kepala. Berbekal surat keterangan tidak mampu, warga luar Kota Surabaya pindah kependudukan dan mendapat fasilitas khusus yang sebenarnya dialokasikan bagi warga miskin asli Surabaya.
"Jadi misalnya dalam satu tahun kita anggarkan 100 untuk sekian penduduk miskin. Tapi ternyata orang-orang malah datang dan tidak ada batasan. Akhirnya membengkak dan tidak cukup anggarannya," ujar Eri saat jumpa pers di Kantor Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya, Rabu (25/1).
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya sedang memperjuangkan peraturan baru melalui Perwali yang mengatur kriteria warga miskin di Kota Surabaya. Salah satunya adalah pembatasan periode tinggal di Kota Surabaya.
"Jadi misalnya, yang kita beri fasilitias seperti rusun atau pemakanan itu ya warga Surabaya by name, by address, by NIK. Lalu ada batasan misalnya minimal dia sudah jadi warga Surabaya sejak tahun 2015. Jadi warga yang baru pindah 2 bulan lalu tidak serta merta mendapat fasilitas," lanjutnya.
Selain masalah penduduk baru tersebut, Eri menyadari bahwa hanya ada penambahan warga miskin. Belum ada peraturan yang mengatur bahwa warga yang sebelumnya miskin beralih menjadi mampu.
"Contohnya orang yang di rusun itu. Tidak ada kan yang dikeluarkan karena dianggap sudah tidak lagi miskin. Banyak juga yang bilang itu orangnya mampu beli motor dua kok masuk rusun? Makanya melalui ini kita berusaha mengurangi hal tersebut," jelasnya.
Ia melanjutkan bahwa kriteria warga miskin adalah ketika keluarganya tidak mampu mengeluarkan sejumlah uang yang cukup untuk membiayai hidup di Kota Surabaya. Namun apabila Pemkot telah melakukan tindakan, seharusnya keluarga tersebut tak dapat lagi dikatakan miskin.
"Kalau bapaknya sudah kita kasih kerja jadi tukang jaga kantor. Lalu anaknya kita kasih kerja jadi tukang sapu. Itu sebulan gaji berdua sudah Rp7,6. Seharusnya bukan lagi sebagai warga miskin," terang Eri.
Ia mengaku telah membicarakan hal ini dengan DPRD Kota Surabaya. Nantinya, dengan data tersebut seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat terintegrasi dengan baik seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.
"Nanti kita akan tampilkan mungkin dalam situs Dinas Sosial. Sehingga semua bisa memantau apakah warga ini masih miskin atau tidak. Data itu akan di-update terus. Jadi kalian kalau butuh data tidak usah telepon-telepon saya," kelakarnya disambut tawa.