Bekuk Bandar Besar Jatim, 2 Juta Pil Koplo dan 1,5 Juta Dextro Disita

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho menjelaskan, peredaran pil koplo dan dextro di Jawa Timur terutama Surabaya semakin marak. Kepolisian pun sering menerima aduan masyarakat atas temuan anak-anak dan remaja yang mengonsumsi obat keras tersebut.

"Setelah penyelidikan, ternyata di kalangan anak sekolah banyak beredar pil dobel L atau pil koplo dan dekstro. Gimana bisa anak-anak kita bersaing secara nasional, bahkan internasional kalau sudah terjangkit narkoba?" ujarnya saat konferensi pers di Command Center Polrestabes Surabaya, Jumat (13/12).

Kebetulan, usai mengungkap jaringan narkoba pada 18 November lalu dengan barang bukti sabu-sabu 7 kilogram, terungkap salah satu jaringan besar pil koplo dan dextro di Jawa Timur. Saat ditelusuri, polisi meringkus tersangka ER (42) yang merupakan bandar pil koplo dan dextro pada Kamis (5/12).

"Jadi dari penangkapan kemarin (18 November) itu terungkap banyak jaringan. Salah satunya yang ini (jaringan ER)," jelasnya.

Dari keterangan ER, polisi pun menelusuri aktor-aktor lain dalam penyebaran obat keras tanpa resep tersebut. Pada hari yang sama, sore harinya, polisi menggerebek RB dan SY. Keduanya merupakan pegawai ekspedisi yang memudahkan peredaran pil koplo dari Semarang dan dextro dari Jakarta.

"Dari penangkapan itu, kami mengamankan barang bukti 19 karung berisi 1,9 juta butir pil koplo dan 15 karung atau 1,5 juta butil pil dextro. Barang-barang itu dimiliki oleh ER yang akan diambil oleh RB untuk AG," terang peraih Adhi Makayasa Akademi Kepolisian (Akpol) 1995 tersebut.

Keesokan harinya, polisi meneruskan penyelidikan hingga ke Mojokerto, tampat tinggal AG. Saat menangkap AG, ia sedang bersama dua tersangka lain yaitu SC dan CH. Saat penangkapan itu, polisi juga menemukan satu poket sabu-sabu.

"Setelah kami cek, hasilnya positif. Jadi memang mereka tengah menggunakan sabu secara bersama-sama," lanjutnya.

Pil koplo dan dextro memang bukan tergolong narkoba maupun psikotropika. Untuk itu, polisi menjerat seluruh tersangka dengan Pasal 196 jo Pasal 98 (2) subsider Pasal 197 jo Pasal 106 (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 (1) KUHP dan Pasal 56 (1) KUHP.

"Kami kenakan pasal tersebut karena mereka tidak memiliki izin edar. Obat ini kan sebenarnya kalau beli di apotek bisa, tapi harus dengan resep dokter. Sedangkan mereka dijual bebas sehingga disalahgunakan," tukas perwira polisi dengan tiga melati di pundak tersebut.