Fasilitas Air Bersih Tidak Merata Picu Stunting di Kabupaten Madiun
Madiun, IDN Times – Meski angka stuting di Kabupaten Madiun ada pada kisaran angka 15 persen dan lebih rendah dibandingkan Jawa Timur, pemkab setempat tetap berusaha menekannya. Upaya yang dilakukan seperti pemenuhan air bersih bagi warga di kawasan lereng pegunungan.
Selain itu, menggerakkan program sanitasi total berbasis masyarakat. “Pak bupati menargetkan seluruh wilayah sudah ODF (Open Defecation Free), yakni tidak adanya aktivitas membuang air besar sembarangan pada tahun depan,” kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPP dan PA) Kabupaten Madiun Siti Zubaidah,Rabu (13/11).
1.Perlu ditangani seluruh pihak
Menurut dia, kebiasaan buang air besar (BAB) oleh sebagian warga berdampak pada pencemaran air. Apabila dikonsumsi dapat berimbas pada kesehatan. Salah satu memicu terjadinya stunting. Hal itu selain faktor pola asuh anak yang meliputi pemenuhan gizi dan kebersihan lingkungan.
”Stunting ini sebabnya multi dimensi. Untuk menanganinya juga harus dilakukan seluruh pihak,” ujar Siti kepada IDN Times.
2.Juga karena faktor pernikahan dini
Dari Dinas PPKBPP dan PA, dicontohkannya, memberikan penyuluhan kepada warga untuk merencanakan secara tepat sebuah pernikahan. Sebab, sebagian kasus stunting muncul karena pernikahan di bawah umur atau dengan dispensasi dari Pengadilan Agama. Selain itu, faktor ketidaksiapan mental maupun ekonomi saat menjalani biduk rumah tangga.
Tidak berhenti di situ, perencanaan kehamilan juga disampaikan kepada warga. Dengan demikian, dapat mengatur pertumbuhan penduduk dan mewujudkan generasi cemerlang. Hal ini terutama berkaitan dengan masalah perekonomian keluarga.
“Dari Dinas Kesehatan tentang kesehatan, Dinas PU tentang bagaimana membuatkan rumah yang sehat, dan seluruh pihak lainnya,” Siti menjelaskan.
3.Kader KB disebar di setiap dusun
Menurut Siti, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi stunting. Sebab, mereka yang paling memawahi kondisi di daerahnya. Oleh karena itu, pihak Dinas PPKBPP dan PA menyebar kader di setiap dusun untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa.
“Kader kami juga berkolaborasi dengan pihak lain yang ada di desa, seperti kader Posyandu,” ujar mantan Camat Geger ini.
