Jembatan Muharto Mulai Rapuh, Pemkot Malang Wacanakan Renovasi

Untuk menghindari adanya kejadian yang tidak diinginkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang membatasi kendaraan yang melintas di jembatan Muharto. Untuk saat ini, kendaraan yang memiliki muatan lebih dari 3 ton dilarang melintasi Jembatan Muharto.

Dishub juga memasang palang pada dua sisi jembatan untuk membatasi tinggi kendaraan yang lewat jembatan tersebut. Termasuk juga pemasangan road barier di sisi kanan dan kiri jembatan.

Sekilas, saat ini kondisi fisik jembatan sebenarnya tampak baik-baik saja. Namun, menurut Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang Slamet Santosa, fondasi sisi kiri dan kanan jembatan mengalami korosi. Hal itu lantaran fondasi baja yang digunakan pada jembatan terus-terusan terkena air. 

"Jembatan ini terdaftar sebagai aset Pemkot Malang sejak 2001. Jadi usia jembatan ini sudah cukup tua," paparnya, Jumat (4/10). 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saat ini DPUPR sedang menjalin komunikasi dengan akademisi. Tujuannya untuk membahas kajian, serta membuat strategi perbaikan untuk jembatan Muharto.

Pasalnya, jembatan tersebut merupakan salah satu akses utama bagi warga kota Malang jika hendak menuju ke Kedungkandang maupun Sawojajar. Jembatan Muharto juga biasa dijadikan jalan alternatif bila ingin menuju ke Malang Selatan. Sehingga, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Kajian tersebut juga untuk mengetahui seberapa parah kerusakan jembatan dan kelayakan konstruksi saat ini. 

"Akan dilihat dulu. Jika memang masih sanggup menahan beban berat, maka akan mempertahankan dan mengganti lantai dan konstruksinya,” jelas dia.

Sebagai upaya antisipasi, DPUPR bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang melakukan rekayasa lalu lintas. Langkah itu bertujuan untuk mengurangi tonase beban yang yang melewati jembatan itu. Salah satunya adalah dengan pemasangan barier di sisi jembatan. 

“Kami lakukan antisipasi terlebih dahulu. Agar warga yang melintas tidak menyentuh pinggir jembatan," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Malang Hadi Santoso menambahkan bahwa saat ini pihaknya sedang mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat. Utamanya untuk membangun jembatan rangka baja.

Selain itu, upaya  melakukan beberapa identifikasi terhadap penurunan fondasi jembatan, mulai dari pilar jembatan, hingga sembilan gelagar juga terus dilakukan. 

“Permasalahan ini sudah saya sampaikan kepada wali kota. Pendanaanya kalau melalui APBD tentu masih memerlukan waktu lagi. Untuk itu, kami masih melakukan koordinasi,” tandasnya.