Jokowi Terbitkan Perpres 80 Tahun 2019 Khusus untuk Jatim, Ini Isinya

Langkah terdekat yang diambil Khofifah usai pengesahan Perpres tersebut ialah menyiapkan detail plan pembangunan. Nantinya, seluruh pengerjaan kawasan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

"Harapannya lewat Perpres ini maka iklim investasi di Jatim juga akan ikut meningkat," ujarnya dalam rilis resmi, Jumat (29/11).

Terkait pendanaan, dalam Perpres telah tertuang bahwa percepatan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut bersumber dari empat hal. Yaitu APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

"Itu nantinya juga tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan. Di bawah pendampingan dan pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," jelas Khofifah.

Dalam perencanaannya, lanjut Khofifah, untuk kawasan Gerbangkertosusila akan difokuskan pada konektivitas. Sehingga, ketersediaan transportasi publik akan tersedia dengan baik.

"Kami akan segera menyiapkan detail plan serta membentuk tim taskforce terkait penyediaan transportasi publik. Termasuk opsi MRT, LRT, serta opsi penambahan kereta komuter tidak hanya sampai Lamongan tapi sampai Tuban," tukasnya.

Sedangkan untuk pengembangan di kawasan BTS, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lebih memadai bagi para wisatawan. Baik dari arah Malang, Pasuruan maupun Probolinggo.

"Kami harap percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Jatim, khususnya di kawasan Gerbangkertosusila, BTS, Selingkar Wilis dan Kawasan Selatan akan mampu memberikan multiplier effect yang luas bagi semua pihak. Baik bagi PDRB di Jatim, maupun PDB secara nasional," ungkap mantan menteri sosial tersebut.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Gerbangkertosusila, BTS dan Selingkar Wilis itu ditandatangani Presiden Jokowi pada Rabu (20/11). Serta diundang-undangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di Jakarta, Senin (25/11).