Madiun, IDN Times - Pemkab Madiun menargetkan program pemerataan penerangan jalan umum (PJU) di seluruh wilayah rampung tahun ini. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, Madiun masih membutuhkan PJU sebanyak 1.714 titik.
Jumlah sebanyak itu untuk menggantikan PJU ilegal, lantaran pengambilan aliran listriknya tidak melibatkan petugas yang berkompeten. Selain itu, penambahan PJU di lokasi rawan kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas juga ditargetkan rampung tahun ini.
Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro mengatakan, untuk merealisasikan pemerataan PJU dengan melibatkan badan usaha, entah milik pemerintah maupun swasta yang memiliki keahlian khusus. Hingga kini, program itu masih dalam tahap perencanaan.
"Target 2020 masalah penerangan jalan bisa teratasi," ujar pria yang akrab disapa Kaji Mbing tersebut, Selasa (7/1).
Selain di lokasi rawan kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas, pemasangan PJU juga diprioritaskan di titik strategis. Terutama di jalur nasional maupun lingkungan industri yang keberadaannya mulai menggeliat seiring dengan adanya jalan tol ruas Ngawi - Kertosono.
Kabupaten Madiun menjadi salah satu wilayah yang dilalui jalan tol itu. Bahkan, dua akses masuk jalur berbayar juga berada di Kecamatan Madiun dan Kecamatan Pilangkenceng. "Dari pintu keluar tol menuju Caruban (Ibu Kota Kabupaten Madiun) akan semakin terang dengan penambahan PJU," ujar bupati.
Dengan demikian, Kaji Mbing optimistis investor semakin banyak yang masuk untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Madiun. Usaha yang dijalankan warga lokal dinilai bakal meningkat.
"Arahnya ke sana, selain karena keberadaan PLTA Giringan di Kabupaten Madiun. PLTA itu tertua kedua setelah Sawahlunto," kata dia.
PLTA Giringan merupakan salah satu unit penyuplai listrik PT Pembangkit Jawa Bali, anak perusahaan PLN. Adapun energi listrik yang dihasilkan sebesar 2 x 0,9 Megawatt (MW) untuk PLTA Giringan 1 dan 2. Sedangkan unit 3 menghasilkan listrik sebesar 1,4 MW.
Untuk memenuhi suplai air di PLTA Giringan, Kaji Mbing menuturkan, dari Sungai Catur yang mengalir di wilayah Desa Kepel, Kecamatan Kare. Untuk memenuhi produksi listrik, sebagian lahan sawah milik warga terpaksa tidak dapat jatah irigasi lantaran air sungai digunakan menggerakkan turbin.