Komisi Penyiaran Indonesia Ingin Bisa Awasi Konten Media Sosial

Lebih lanjut, Darwis menganggap konten di medsos yang mendominasi opini publik perlu menjadi perhatian. Dia menilai, kategori penyiaran tidak hanya di media televisi dan radio. KPI juga dapat ingin memiliki kewenangan memantau sebaran konten di medsos.

"Perkembangan ini ternyata tidak diikuti dengan regulasi terkait pengawasan konten yang beredar. Konten macam apapun bebas beredar. Kami ingin, masalah pengawasan konten di medsos ini bisa diakomodir dalam Undang-Undang Penyiaran Indonesia, seperti halnya media mainstream seperti televisi dan radio. Karena pada dasarnya setiap konten di medsos itu masuk kategori penyiaran,” paparnya.

Selama ini, kata Darwis, sudah banyak aduan atau laporan masyarakat yang ditujukan ke KPI terkait sebaran konten di medsos. Pihaknya belum bisa berbuat apa-apa sebab belum ada regulasi yang mengatur.

"Sementara, di satu sisi sudah banyak aduan yang masuk ke KPI, namun kami tetap tidak bisa bertindak” ujarnya.

Menurut Darwis, KPI harus mendengar aspirasi masyarakat perihal pengawasan konten media sosial. Aspirasi masyarakat inilah yang nantinya dapat mendorong pemerintah untuk memperhatikan regulasi pemantauan konten media sosial.

"Publik yang bisa mendorong wakilnya untuk menyampaikan aspirasi ini," tambahnya.