Lowongan Pekerjaan! Banyuwangi Cari 988 Pekerja Kontrak Pemerintah

Tahun ini, rincian formasi tenaga PPPK yang dibuka adalah kategori khusus. Dari kuota 988 orang, rincian formasi yang dibutuhkan untjm tenaga guru 848 orang, tenaga kesehatan 82 orang dan tenaga penyuluh pertanian 52 orang.

“Semua formasi ini sesuai dengan peraturan Menpan-RB dan mempertimbangkan kebutuhan pegawai di lingkungan kabupaten Banyuwangi,” kata Anas.

Untuk itu, Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan anggaran untuk pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai PPPK ini.

Mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN – RB) bahwa setiap daerah yang membuka lowongan PPPK ini wajib menyiapkan anggaran gaji dan tunjangan mereka dari APBD masing-masing.

"Banyuwangi tidak ada masalah. Kebutuhannya sekitar Rp40 miliar untuk gaji mereka. Semua sudah kami siapkan. Tren pendapatan daerah meningkat, termasuk target tahun ini yang meningkat dari tahun sebelumnya. Posnya bisa untuk membiayai gaji mereka," kata Anas.

Adanya perekrutan ini, diharapkan sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian di Banyuwangi meningkat seiring dengan pengangkatan P3K.

"Kami sengaja membuka kesempatan ini bagi para honorer K2 agar kinerja mereka juga lebih optimal. Jangan sampai kinerjanya sama saja, padahal gajinya sudah naik," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Banyuwangi, Nafiul Huda menambahkan rekrutmen PPPK kali ini diperuntukkan khusus bagi tenaga honorer eks K2 yang ada dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Selain terdaftar dalam database BKN, honorer eks K2 yang bisa mendaftar seleksi PPPK harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

"Saat ini mereka yang memenuhi syarat untuk melamar PPPK ada sekitar 1.800 orang. Mereka lah yang nanti berhak mengikuti tes seleksi," kata Huda.

Untuk jabatan guru, memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) dan masih aktif mengajar). Untuk tenaga kesehatan, memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma Tiga (DIII) bidang kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku. Sedangkan untuk penyuluh pertanian, kualifikasi pendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang pertanian atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) plus sertifikasi bidang pertanian.

Sembari menunggu pengumuman resmi, untuk sementara honorer bisa mempersiapkan persyaratan yang telah ditentukan Menpan–RB. Seperti melakukan scan semua persyaratan yang dibutuhkan, mengingat pendaftarannya secara online.

"Untuk pendaftaran, kami menunggu infomasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengumuman resmi dan keterangan lebih detail bisa melihat di media massa atau mengakses portal BKN tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran PPPK," kata Huda.