Marak Pembajakan Atlet, Menpora Akan Atur dalam RUU SKN
Surabaya, IDN Times - Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengaku saat ini masih marak terjadi kegiatan bajak atlet antar daerah. Ia ingin praktik tersebut dihentikan. Untuk itu, ia akan mengusahakan pembaharuan regulasi atlet melalui revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional.
1. Menpora akui praktik pembajakan atlet cukup meresahkan
Zainudin menyampaikan niatnya untuk mengatur pembajakan atlet dalam diskusi yang diadakan Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Jawa Timur. Pernyataan tersebut terpantik dari pertanyaan salah satu peserta diskusi tentang fenomena pembajakan atlet. Zainudin pun mengamini pernyataan tersebut.
"Banyak bajak membajak atlet. Yang rugi akhirnya Jatim sebagau salah satu pabrik atlet. Ketika sudah waktunya dipakai, akhirnya gak ada," ujarnya di Surabaya, Sabtu (28/12).
Pembajakan atlet merupakan tindakan di mana suatu daerah mengambil atlet dari daerah lain agar mau mewakili daerah mereka.
2. Peraturan pembajakan atlet akan dimasukkan dalam RUU SKN
Untuk mengatur itu, Zainudin akan memasukkan regulasinya dalam Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Namun hingga saat ini, ia belum menemukan regulasi yang tepat untuk mengatur pembajakan atlet.
"Nah kita tentu sangat berharap masukan dari berbagai pihak. Supaya penataan sistem keolahragaan kita ke depan semakin baik," tuturnya.
3. Akan mulai dibahas tahun depan
Zainudin menerangkan bahwa RUU SKN telah masuk dalam salah satu program prioritas DPR RI. Rencananya, tahun depan RUU tersebut dapat dibahas lantaran ia telah menyiapkan tim untuk membahasnya.
"Karena olahraga menjadi fokus kita khususnya untuk pembangunan SDM sebagaimana program prioritas Pak Jokowi," imbuhnya.
Namun Zainudin mengaku belum mempelajari sepenuhnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Nanti ia akan melihat kembali Peraturan Pemerintah atau peraturan-peraturan lainnya yang kemungkinan mengatur tentang pembajakan atlet agar kembali digaungkan.
"Kita akan atur itu dalam sistem UU, kalau harus diatur. Tapi kalau peraturan di bawahnya sudah cukup ya kita di bawahnya saja," pungkasnya.
