Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat bertemu dengan Staf Presiden Lenis Kogoya dan mahaiswa Papua (IDN Times/Fitria Madia)
Cerita Fikser mengenai dilibatkannya dirinya dalam struktural Pemkot Surabaya diamini oleh Wali Kota, Tri Rismaharini. Ia membenarkan beberapa pejabatnya banyak yang berasal dari Bumi Cendrawasih. Menurutnya, posisi itu diamanatkan kepada seseorang yang berkualitas bukan berdasarkan ras maupun suku.
"Kalau dia memang bagus, saya gak beda-bedakan. Saya dukung terus dia. Fikser ini juga sering dapat penghargaan, minimal 5 lah tiap tahunnya," ujar Risma berbangga, di ruang kerjanya, Selasa (20/8).
Upaya Risma merangkul putra Papua tidak hanya di sektor pemerintahan. Dia acap kali memberikan perhatian kepada mahasiswa Papua yang jauh-jauh belajar ke Surabaya. Salah satu bentuk perhatian itu ialah membenahi asramanya.
Perlu diketahui, asrama tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Papua. Mulai dari tanah, bangunan, hingga listrik, dan air semuanya dikelola oleh Pemprov Papua. Namun beberapa tahun terakhir listrik dan air PDAM di rumah tersebut tidak dibayarkan hingga berujung pada pemutusan saluran.
Kabar tersebur akhirnya jatuh di telinga Risma. Ia pun meminta PDAM Surya Sembada, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk menyambungkan kembali aliran air yang sempat terputus tersebut. Tagihan air yang tak dibayarkan juga tengah dicarikan jalan keluar olehnya.
"Sempat air itu mati. Sudah, saya yang sambungkan," katanya.
Pada Agustus 2018, IDN Times sempat berkunjung ke dalam asrama. Memang, air di sana mati. Kamar mandi tak dapat difungsikan sudah hampir setahun. Mereka pun harus mengungsi ke kontrakan atau kost rekan lainnya di sekitar kampus untuk menumpang mandi. Namun kesempatan berkunjung berikutnya pada Juli 2019, rupanya air sudah menyala.
Risma sempat berupaya untuk menghidupkan kembali listrik yang mati. Lantaran PLN bukan merupakan BUMD, ia bersedia membayarkan tunggakan listrik dan biaya bulanan listrik untuk asrama. Namun upaya ini ditolak oleh para penghuni asrama.
"Anak-anak gak mau. Jadi (mereka) curiga terus dengan saya. Heran saya," ungkapnya.
Menurut Risma, mereka ingin yang membayarkan adalah Pemprov Papua sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Akhirnya niat Risma untuk langsung membayarkan tagihan listrik di PLN urung.
Ternyata listrik asrama tak kunjung menyala. Risma pun menelepon Pemprov Papua untuk segera menyelesaikan persoalan listrik. Ia juga sudah mengirimkan surat resmi ditujukan kepada Gubernur Papua agar segera mengurus permasalahan listrik di asrama.
"Saya masih ada salinan suratnya. Kalau mau saya bisa tunjukkan," tutur Risma.
Namun hingga saat ini ia masih belum menerima tindak lanjutnya. Ia pun ingin menitipkan surat permohonan tersebut kepada pemerintah pusat terkait melalui Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua Lenis Kogoya yang berkunjung ke kediaman Risma malam itu.
"Mungkin ini bisa dibantu pusat, ya? Saya siap buatkan surat ke pusat," katanya.
Sementara itu, Lenis akan berkomunikasi dengan para warga Papua yang ada di Kota Surabaya terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi. Namun sejauh ini, ia merasa Surabaya dan Jawa Timur merupakan tempat yang nyaman dan aman untuk ditinggali para perantau dari Papua.
"Ternyata di sini ada dua Mama Papua (Khofifah dan Risma). Saya merasa hangat dan hampir tidak bisa pulang ke Jakarta," tuturnya seraya diiringi tawa lepas.