Pemerkosaan dan Sejarah Kelam Kerusuhan Mei 1998 di Surabaya

Dia merasa dikriminalisasi. Terlebih, aparat keamanan kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa Bingky menuduh etnis Madura adalah dalang pemerkosaan dan kerusuhan. “Padahal saya gak pernah bilang itu. Jadi saya dibenturkan oleh aparat keamanan dengan mereka,” katanya.

Beredar kabar bahwa warga Madura hendak merusak sejumlah kelenteng sebagai bentuk kemarahan. Dalam keadaan terdesak, Abdurrahman Wahid menjadi sosok yang melindungi perjuangan Bingky hingga akhir.  

“Gus Dur telepon saya, ‘Lho cak iki piye?’ dia nanya tuh. ‘Sek, aku telpon arek-arek’ kata Gus Dur. Setelah itu, gak lama, saya ditelpon Chorul Anam yang waktu itu Ketua PW GP Ansor Jawa Timur,” terang dia.

Atas saran Cak Anam, sapaan hangatnya, Bingky beserta rekan-rekan Ansor menyediakan sembako untuk dibagikan kepada warga Madura. “Ya setelah itu ancaman dari orang Madura sudah gak ada.”

Akan tetapi, teror belum berhenti. Ponsel genggam Bingky beserta istrinya terus berdering. Pesan teror dan ancaman terus berdatangan. Lagi-lagi, jikalau bukan karena Gus Dur, Bingky mungkin tidak akan pernah merasa aman.

“Gus Dur memerintahkan pasukan khusus Banser menjaga rumah saya dan saya 24 jam. Terus ada juga dari PDIP dan jenderal-jenderal yang pro-reformasi. Itulah yang membuat saya tambah berani,” ungkap Bingky seolah mengingat memori dua dasawarsa lalu.

Evi Lina Sutrisno, dosen Universitas Gadjah Mada, sempat membuat rekonstruksi kronologi kejadian melalui keterangan para saksi. Hasilnya diabadikan dalam tesis yang berjudul The May 1998 Riot in Surabaya: Through Local People’s Perspective (2002) di Universitas Amsterdam.

Ada tiga wilayah yang paling terdampak, yaitu Semampir, Pengirian, dan Wonokusumo. Semuanya berada di Surabaya Utara, jauh dari pusat pemerintahan. “Kenapa daerah itu? Karena sejak zaman Belanda sudah dikotak-kotakkan, ini (daerah) Cina, ini Arab, ini Melayu,” ujarnya.

Kerusuhan bermula ketika matahari hendak terbenam. Surabaya, 14 Mei 1998 menjadi memori kelam bagi etnis Tionghoa. Sekitar pukul 17.00 WIB, segerombolan pemotor tak dikenal mulai membuat kegaduhan.

Bagi sebagian warga, hiruk-pikuk di jalanan adalah pemandangan yang lazim. Pekikan reformasi dari mahasiswa dan seruan “lengserkan Soeharto” bak melodi yang menyapa indra pendengaran setiap hari. Namun, pemandangan sore itu menimbulkan banyak tanya bagi sang kiai, salah satu tokoh yang diwawancarai Evi.

“Dia merasa aneh, kalau mahasiswa kok mukanya tua dan pekikannya kasar. Terus, kalaupun demo, kenapa di sini? Biasanya kalau demo di kantor DPRD atau gubernur,” ujarnya Evi ketika membaca ulang laporan penelitiannya.

Malapetaka dimulai ketika jarum jam menunjukkan pukul 20.00 WIB. Ratusan massa mulai menyerang kantor kepolisian setempat. Ban mulai dibakar. Batu dan kerikil kian menghujam bangunan. Ketakutan semakin tak terbendung dengan seruan “polisi anjing”, “Cina pengkhianat”, “Cina babi”, “usir Cina”.

Huru-hara menjalar ke tempat tinggal warga. Mereka mulai merusak serta menjarahi isi toko kelontong yang dijalankan oleh etnis Tionghoa. Ironisnya, aparat keamanan justru tidak mempertontonkan batang hidungnya.

Sang kiai malahan bercerita bahwa dirinya diminta oleh polisi untuk meredam kegaduhan. Bila bersedia, ia akan dimodali mobil komando lengkap dengan pengeras suara.  

“Tapi si kiai menolak karena gak ada jaminan keamanan. Dia juga gak yakin apakah massa mau dengar apa kata dia. Terus dia juga kesal karena selama ini polisi selalu menjadikan ulama sebagai ‘pemadam kebakaran’ kalau ada keributan,” paparnya. Alhasil, sang kiai hanya berdiri di depan rumah sembari mengamati apa yang terjadi.

Kerusuhan 1998 di Kota Pahlawan tidak bisa dilepaskan dari kegaduhan yang terjadi di berbagai daerah, seperti di Solok, Medan, dan Jakarta. Hingga hari ini, siapakah aktor yang mendalanginya masih jadi tanda tanya besar. Jangankan otak intelektualnya, pelaku kerusuhannya juga tidak pernah terungkap.

Dalam kasus Surabaya, berdasarkan pengakuan para saksi yang bercengkrama dengan Evi, tidak ada satupun dari mereka yang mengenal para pelaku penjarahan. Di sisi lain, Evi mengamati relasi yang harmonis antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya. Karena itu, sulit untuk mengakui kerusuhan yang terjadi sebagai konflik horizontal antar etnis.

Namun, dia tidak menampik bila ada beberapa warga lokal yang membantu proses penjarahan. Bisa jadi mereka diancam atau atmosfer ketakutan publik memaksanya untuk berbuat demikian.

“Ada tukang parkir yang menunjukkan bahwa itu usaha orang Arab, itu usaha orang Tionghoa. Kalaupun memang ada salah tunjuk, bisa dibilang 95 persen korbannya adalah etnis Tionghoa,” ungkap Evi.

Dia menambahkan, “Salah satu informanku adalah orang Tionghoa yang tinggal di tengah kampung, rumahnya harus masuk gang kecil, hanya sepeda motor yang bisa masuk. Itupun dia sampai kena (penjarahan). Artinya memang ada tukang tunjuk yang mengidentifikasinya”.

Sementara, Endah Triwijati, salah satu aktivis Gema Sukma dan dosen Universitas Surabaya, yakin bila pelakunya bukan warga setempat. Pasalnya, dia yang bermukim di daerah pusat Surabaya tidak merasakan atmosfer yang mengintimidasi. Artinya, mereka sengaja didatangkan dari daerah antah-berantah untuk membuat kericuhan.

Menurutnya, semuanya terjadi begitu cepat. “Polanya kalau bahasa kita sekarang itu terstruktur, sistematis, dan masif. Kejadiannya itu blas langsung terjadi. Suasananya dibangun oleh motor-motor trail yang buat onar. Merekalah yang menggedor-gedor pintu korban dan membuat kegaduhan,” kata Triwijati.

Secara tidak langsung, Triwijati melihat ada dua pelaku yang terlibat, yaitu para provokator yang menunggangi sepeda motor dan para warga yang dipicu oleh suasana publik. “Secara psikologi sosial, peristiwa demikian bisa dipahami. Jadi identitas kita tidak tampak karena menjadi bagian dalam suatu grup, sehingga kesadaran kita ikut hilang, jadi kita ikut-ikutan.”

Dia menambahkan, “makanya saya bilang skemanya sangat rapi dan dia (dalangnya) berhasil memanfaatkan psikologi massa. Mereka berhasil memanfaatkan konstruksi bangunan tentang pribumi dan non-pribumi yang kebenciannya sudah disusun sejak zaman kolonial.”

Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Evi. Dia melihat adanya perilaku yang tidak wajar dari para penjarah. “Ada tukang becak yang ambilin cat tembok, padahal dia cuma ngontrak satu kamar. Untuk apa? Jadi barang-barang yang dijarah itu bukan pilihan yang rasional,” sambung Evi.

Ia juga melihat semacam pola penjarahan, yaitu tidak boleh mengambil barang milik tetangganya. Sekalipun warga setempat “terpaksa” ikut keonaran, maka mereka harus menjarah rumah yang jauh dari tempat tinggalnya.  

“Si kiai merasa aneh juga karena dia melihat ada orang yang menjarah barang tapi ketika lewat depannya dia hormat, ‘monggo pak’. Berarti kan dia kenal dengan sang kiai,” Evi menambahkan.

Evi juga bertemu dengan delapan korban penjarahan. Semuanya adalah perempuan. “Karena penelitianku ingin melihat bagaimana mereka menghadapi kerusuhan dengan dimensi pemerkosaan yang jelas, tentunya perempuan jadi lebih rentan daripada laki-laki.”

Berdasarkan pengakuan salah seorang korban, saat kejadian, dia bersembunyi di lantai dua dengan anak perempuannya. Sementara suami dan anak laki-lakinya berlindung di ruangan lain. Mereka mendengar riak gaduh toko sembako yang dilucuti. Mereka berharap persembunyiannya tidak disadari oleh para penyamun.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah barang dagangannya dirompak, ketahuan pula tempat persembunyiannya. “Dia cerita kalau penjarah itu sampai ke lantai dua dan menemukan mereka di kamar. Terus aku nanya apa yang terjadi kemudian. Mereka bilang, ‘ya gak diapa-apain. Mereka cuma liatin kami aja’. Bagiku ini aneh ya,” sambung Evi.

Bila menilik rekonstruksi cerita dan lokasi rumahnya, sulit bagi Evi sekadar percaya dengan apa yang disampaikan oleh korban, “Kalau dijarah, mereka pasti korban. Tapi tidak ada yang mengaku kalau korban pemerkosaan. Mereka seperti menutupi sesuatu tapi gak meyakinkan, tapi kami gak bisa membuktikannya juga,” tuturnya.

Bagi alumni Universitas Washington ini, ada sejumlah alasan yang mendasari para korban enggan terbuka sekalipun kejadiannya sudah bertahun-tahun silam.

“Pertama, karena mereka takut membuka luka lama, takut down akibat trauma psikologi. Kedua, di Indonesia stigma negatif dilekatkan kepada korban, bukan pelaku. Jadi mereka tidak mau mengaku kalau diperkosa,” beber Evi.

Kesulitan yang sama juga dihadapi Triwijati. Alih-alih mendengar kesaksian langsung dari para korban, ia justru mendapat keterangan soal pemerkosaan dari seorang dokter. Kala itu, untuk kepentingan kesehatan, sang dokter mengumpulkan puluhan perempuan yang diduga menjadi korban pemerkosaan.

“Mereka dikumpulkan di ruang tertutup. Saya minta izin untuk bertemu dengan mereka, tapi dokter gak mengizinkan. Katanya mereka (para dokter) juga sulit untuk membangun kepercayaan dengan korban. Yang jelas, katanya, jumlahnya ada puluhan dan ada yang hamil,” tambahnya.

Sementara, Bingky sendiri tidak pernah menghadirkan para korban karena aparat keamanan tidak bisa memberikan jaminan keselamatan.

Sebagai pengampu studi antropologi dan psikologi, Evi yakin pemerkosaan bukan tujuan utama dari “sang dalang” ketika mendesain kegaduhan 1998. “Aku rasa tujuan utamanya lebih kepada penjarahan.”

Kendati begitu, perlu ditegaskan bahwa hingar bingar 21 tahun silam bukan merupakan kerusuhan pertama yang menyasar etnis Tionghoa. Evi bahkan bertemu dengan salah satu keturunan Cina yang menderita empat kali penjarahan dalam rentan waktu yang berbeda.

Evi membeberkan, “Dulu-dulu juga ada kerusuhan ya, tapi gak tau apakah ada pemerkosaan atau tidak. Nah, ketika kerusuhan 1998 ini terdengar ada pemerkosaan karena ada korban yang berbicara, paling tidak berusaha untuk mendapat pertolongan,” ujarnya.

Oleh karenanya, Evi meletakkan pemerkosaan sebagai salah satu instrumen yang menggambarkan kegagalan rezim Soeharto dalam memberikan rasa aman. Terlebih kepada etnis yang dianggap minoritas atau non-pribumi.

“Pada waktu itu kan sedang ramai demonstrasi Orba, apakah ini kemudian semacam ‘hukuman’ kepada Soeharto? Atau bisa semacam mencoba membuat masyarakat lebih takut daripada peristiwa (penjarahan) sebelumnya. Akhirnya dimasukkan unsur pemerkosaan," kata dia lagi.

Belakangan ini, dikaitkan dengan isu Pilpres 2019, muncul sejumlah narasi yang menyampaikan bahwa kerusuhan Mei 1998 hendak terulang. Isu komunis, antek Cina, kesenjangan ekonomi, hingga utang luar negeri yang menumpuk mencuat kembali.

Bagi Bingky, ancaman tersebut akan selalu ada. “Tanda kerusuhan pasti ada, gesekan pasti ada, tapi semua itu harus dikelola supaya bisa memberikan kebaikan. Tuhan itu Maha Adil. Setiap keburukan pasti ada kebaikan.”

Triwijati menyambung, memori kelam 1998 akan menjadi “ancaman laten” yang terus meneror bangsa. “Selama tidak ada rekonsiliasi dan pengungkapan yang sungguh-sungguh, pola ini akan terus digunakan. Bahkan, kemarin mahasiswa saya pas pencoblosan, dia sudah takut dengan ancaman 98 akan terulang kembali, karena memang mudah disulut rasa takut itu,” ujarnya.

Terlepas dari itu, Evi optimis bahwa bangsa Indonesia kini memiliki modal yang lebih kuat. Di bagian akhir penelitiannya, ia memotret bagaimana peran etnis Jawa, Madura, dan Arab mendukung etnis Tionghoa untuk tidak takut dengan memori 98.

“Ada support psikologis dari etnis lain. Bahkan ada dari mereka yang ngomog ‘Wes, pokoknya gak bakal orang-orang penjarah itu jadi kaya karena ambil barangmu. Tapi kalau kamu jadi kaya lagi aku percaya,” tutup Evi.