PT KAI Daop 7 Madiun Kesulitan Tertibkan Aset Lahan

Menurut dia, lahan milik BUMN itu diperuntukkan sebagai tempat usaha maupun permukiman. Sebagian di antaranya diklaim telah menjadi hak milik warga. Karena itu, petugas PT KAI berupaya melakukan pendekatan secara persuasif terkait polemik yang tengah terjadi.
Ixfan menuturkan upaya itu intens dilakukan agar warga bersedia hengkang dari lahan yang merupakan aset PT KAI. Sebab, pihaknya juga dituntut melakukan penertiban aset dan menyetorkan uang sewa itu ke negara.

Selain lahan bekas jalur kereta, aset PT KAI di Pagotan juga berupa bangunan yang dulunya berfungsi sebagai stasiun. Titik itu merupakan bagian dari jalur kereta api antara Madiun - Ponorogo yang dibuka pada tahun 1907 dan ditutup pada 1984.
Setelah jalur non aktif, sejumlah warga mulai mamanfaatkan lahan milik PT KAI dengan dibangun tempat usaha maupun sebagai hunian dengan sistem sewa. Karena sebagian penyewa tidak tertib administrasi, bahkan ada yang mengalihkannya kepada orang lain maka muncul permasalahan.

Problema seperti ittu juga terjadi di wilayah Desa Pajaran, Kecamatan Saradan. Beberapa dari puluhan kios yang berdiri di lahan PT KAI di perbatasan Kabupaten Madiun - Nganjuk itu diduga digunakan sebagai lokasi prostitusi berkedok warung kopi.
Karena itu, Satpol PP Kabupaten Madiun telah menutupnya pada Selasa (14/5). Apabila indikasi penyalahgunaan fungsi aset terbukti, pihak PT KAi akan memutus kontrak secara sepihak. Sebelum langkah itu dijalankan, maka pengumpulan data dan bukti masih terus dikumpulkan.

Data dan bukti tentang indikasi praktik prostitusi di deretan kios yang berdiri di lahan PT KAI itu tengah dikumpulkan oleh Satpol PP. Mereka lebih berwenang melakukan penertiban tentang dugaan warung esek-esek lantaran memiliki 'senjata' perda tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
"(Bukti) belum ada, dan kami masih menunggu data resmi dari mereka (Satpol PP)," ujar Ixfan. Setelah data lengkap, maka pihak penyewa akan dipanggil untuk melakukan klarifikasi.