Surabaya, IDN Times - Calon penghuni Perumahan Royal City, Gresik mendatangi Ditreskrimum Polda Jatim, Jumat (15/11). Mereka menagih perkembangan kasus penggelapan dana pengembang perumahan tersebut.
Akibat kejahatan itu, mereka tak kunjung menempati rumah. Selain itu, mereka juga belum memegang sertifikat rumah. Padahal, mereka sudah membayar ke developer.
Para calon penghuni ini bergabung dalam Paguyuban User Royal City. Kuasa hukum paguyuban, Sahlan, menjelaskan bahwa sekitar 300 calon penghuni perumahan merasa dirugikan. Pasalnya, pengembangan perumahan sejak 2015 itu tak kunjung selesai.
"Kami dari paguyuban dan user sangat dirugikan. Awalnya kami mengira kerugian ini disebabkan PT Berkat Jaya Land. Ternyata bukan," jelasnya ketika ditemui di Mapolda Jatim, Jumat (15/11).
Padahal, lanjut Sahlan, para calon penghuni ini banyak yang sudah melunasi biaya pembelian maupun telah selesai mengurus Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di bank tertentu. Namun hingga waktu serah terima, mereka belum menerima hak-haknya.
"Ada yang rumahnya belum selesai, ada yang sertifikat rumahnya gak diberikan, juga sampai sekarang PLN dan PDAM itu belum masuk," tuturnya.
Kasus penggelapan dana pengembangan perumahan ini sudah dilaporkan ke polisi sejah pertengahan tahun ini. Tapi hingga saat ini para korban belum mendapatkan kejelasan. Bahkan, salah satu korban sempat mengadu ke pengacara ternama, Hotman Paris.
"Ternyata setelah kami lihat dan amati dokumen yang ada, ternyata bukan ke PT BJL, tapi ke saudara Jimmy. Seperti yang dijelaskan, uangnya masuk ke Jimmy," jelas Sahlan.
Mereka pun bersama pihak PT JLB melaporkan Jimmy Wijaya, mantan pemilik PT JLB. Jimmy diduga menggelapkan dana milik pelanggan hingga dana dari KPR bank. Ia diduga membawa lari uang hingga Rp45 miliar.
"Seperti yang dijelaskan, uangnya masuk ke Jimmy. KPR ini ada sekitar 40 KPR, uangnya sekitar Rp30 miliar," pungkasnya.
Salah seorang pembeli, Rusli (43), bercerita bahwa rumah impiannya sudah lunas sejak 2017. Namun hingga saat ini rumah tersebut tak kunjung jadi. Atap dan lantai rumah belum terpasang. Begitu pula dengan listrik dan air.
"Sampai sekarang juga saya belum menerima sertifikatnya. Padahal seharusnya serah terima tahun 2017," keluhnya lirih.
Ketika dikonfirmasi, Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Gidion Arif masih meninjau kembali kasus tersebut. Ia belum dapat memastikan apa yang membuat kasus itu belum diproses lebih lanjut.
"Saya cek dulu," tuturnya melalui pesan teks.