SKB 11 Menteri Soal Radikalisme, YLBHI: Pintu Awal Otoritarianisme

Lebih jauh, alumnus Universitas Indonesia (UI) itu menilai, SKB 11 menteri berbahaya karena mengidentikkan mereka yang terpapar radikalisme dan intoleransi sebagai teroris.

“Radikalisme ini kan maknanya mengakar, ada juga yang menyebutnya konservatif Islam, tapi mereka belum tentu teroris. Intoleran juga, banyak orang intoleran di sekitar kita tapi dia tidak jahat. SKB menteri ini lompatan yang sangat jauh, mencampuradukkan antara teroris dengan intoleransi atau radikalisme,” papar dia. 

Asfinawati menyadari bahwa narasi pemerintah terhadap radikalisme merupakan upaya untuk menciptakan musuh bersama. SKB 11 menteri secara tidak sadar, tutur Asfinawati, menumbuhkan kesan bahwa kondisi Indonesia hari ini sudah darurat terorisme.

“Ketika situasi tidak otoriter, bagaimana caranya menjadi otoriter? Yaitu perlu musuh bersama. Nah itu macam-macam, kadang komunis, LGBT, atau radikalisme. Apakah mereka ada? Ada, tapi apakah mereka bahaya? Belum tentu, sehingga mereka (pemerintah) menciptakan suasana seakan situasi genting,” jelasnya.

Jika publik sudah takut dengan narasi radikalisme, maka “tangan dingin” negara bisa merenggut kebebasan sipil karena alasan kegentingan situasi.

“Karena situasi genting, maka kebebasan kita harus dibatasi. Masak ketika ada perang kita malah bikin lomba sepak bola. Sehingga muncul kondisi darurat, ini lah sesungguhnya otoriter yang komplet dan sempurna. Saya berharap semoga kita tidak sampai di sana,” kritiknya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb