Sutiaji Usul Terminal Kargo untuk Manajemen Transportasi Malang Raya

Sutiaji juga menambahkan, salah satu penyumbang kemacetan di antaranya ialah keberadaan jalan nasional yang melintasi wilayah kota sehingga truk, tronton, dan kendaraan berat lainnya masuk dan bercampur dengan mobilitas kendaraan dalam kota.

"Ini harus diurai dan seyogianya terfilter. Karenanya, kami usulkan pentingnya keberadaan terminal kargo sehingga kendaraan berat/besar tidak masuk ke dalam kota," usul Wali Kota Malang kepada Gubernur Khofifah. 

Sutiaji juga menegaskan bahwa Pemkot Malang pun tidak mempermasalahkan lokasi terminal kargo di wilayah mana. "Semata ini untuk sinergitas antardaerah. Selain terminal kargo, juga perlu diseriusi pembangunan ring road (jalan lingkar) yang itu juga mengoneksi antardaerah dan tentu perlu peran provinsi maupun pemerintah pusat," tegasnya.

Hal lain yang juga digarisbawahi Wali Kota Malang ialah terkait dengan pengelolaan sampah.  Menurutnya, daerah-daerah yang berimpitan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. PP No 28 Tahun 2018 menekankan pentingnya kerja sama antardaerah dan peran itu, menurut Pak Aji, belum berjalan maksimal.

"Karenanya, kami juga mendukung sekaligus mengharapkan peran lebih Pemprov melalui Bakorwil untuk dapat meng-empowering kerja sama antardaerah tersebut. Volume sampah Kota Malang per hari mencapai 600 ton dan itu bisa terus berkembang. Sementara luas lahan TPA Kota Malang memiliki keterbatasan lahan," ujarnya.

"Kota Malang perlu bekerja sama dengan Kabupaten Malang. Meskipun kita juga terus melakukan langkah upaya seperti yang terbaru mengkaji adanya penawaran dari pihak Belanda melalui Kementerian Kemaritiman, yang menawarkan teknologi menyusutkan sampah dengan bioteknologi yang ditanamkan pada setiap sel yang ada di TPA," tambah Sutiaji.

Sementara itu, Gubernur Khofifah menginfokan bahwa Presiden Jokowi secara khusus memberikan perhatian kepada Jawa Timur (Jatim). "Perintah Presiden jelas dan tegas. Dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti dengan Rakor Teknis Terbatas khusus dengan Pemprov Jatim dan kementerian teknis, dengan titik poinnya adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan manufaktur," tuturnya. 

Salah satu yang ditekankan Gubernur Khofifah dalam upaya akselerasi percepatan pembangunan di Jatim ialah pentingnya setiap kepala daerah melakukan pendekatan kewilayahan. "Yang dapat saya contohkan dan saya cermati seperti konsep Malang Raya. Itu bagus dan perlu dikembangkan di daerah-daerah lainnya," ujar Khofifah yang sebelumnya menjabat Menteri Sosial RI.

Dalam konteks tersebut, Gubernur Khofifah juga menegaskan beberapa program prioritas Jatim, seperti penguatan Gerbangkertasusila, BTS (Bromo Tengger Semeru) termasuk di dalamnya Malang Raya, konektivitas wilayah Selingkar Wilis (Matraman), kawasan Madura, dan juga wilayah timur Jatim.

"Kita (Jatim) juga diminta untuk mengkaji sekaligus usulan atas pengembangan transportasi massal. Salah satunya sky train atau LRT. Tujuannya wisatawan lebih nyaman dan lebih mudah menjangkau semua titik wisata Jatim yang terintegrasi sehingga bisa long stay. Masa selama ini di Jatim cuma 1-2 hari dan 10 hari ada di Bali," singgung Khofifah. 

Dalam kaitan dengan hal tersebut, Pemprov Jatim akan segera mengeluarkan Blue Book  sebagai pedoman pembangunan terintegrasi.