Warga Tuban Ditangkap Gara-gara Kilang, DPR Minta Pertamina Mediasi

Anggota DPR RI yang membidangi energi itu juga tidak menyalahkan upaya polisi yang menangkap tiga petani yang menolak menjual tanahnya kepada Pertamina. 

Penolakan yang diluapkan sekelompok warga, lanjut Falah, adalah hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Kasus ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Tuban saja melainkan di beberapa daerah lain.

"Jadi wajar hal-hal seperti itu terjadi dan kita bisa memaklumi. Kita bikin jalan tol saja masih ada 1 atau 2 rumah yang belum terselesaikan, itu juga lumrah. Apalagi ini untuk sebuah kilang yang besar sekali di negara kita," ungkapnya.

Sementara terkait dengan proses ganti rugi yang sedikit alot Falah mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki patokan sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). "Jadi saya pikir pemerintah sudah punya ukuran. Kalau misalkan dilebih-lebihkan dikit saya pikir gak ada masalah. Saya pikir Pertamina juga sudah memikirkan itu dan tidak akan menghambat pendirian TPPI yang ada di Tuban," ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pembangunan kilang minyak terbesar di Indonesia yang berada di Tuban dapat mengurangi impor BBM yang saat ini masih dilakukan Indonesia. Selain itu, adanya kilang minyak terbesar yang dimiliki negara ini juga dapat meningkatkan nilai perekonomian masyarakat Tuban.

"Jadi ini dampaknya juga sangat luar biasa. Tentunya kita inginkan masyarakat harus diedukasi apa dan bagaimana manfaat kilang ini ada," pungkasnya. Hingga berita ini ditulis, Polres Tuban belum memberikan konfirmasi. Telepon dan pesan singkat yang dikirim IDN Times belum direspons.