Surabaya, IDN Times - Buruh migran Indonesia yang dideportasi oleh Pemerintah Hong Kong, Yuli Riswati menuntut perlindungan dan pendampingan dari Pemerintah Indonesia. Yuli menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang selama ini dianggap abai terhadap kasus yang menimpa dirinya.
"Saya benar-benar mempertanyakan, di mana pemerintah?," ucapnya penuh tanda tanya.
Kuasa Hukum Yuli dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH Surabaya), Habibus Shalihin menerangkan bahwa Yuli belum pernah mendapatkan perlindungan maupun pendampingan dari Pemerintah Indonesia. Baik saat ia menjalani proses hukum di Hong Kong maupun saat ia telah kembali ke Indonesia. Seluruh pernyataan yang disampaikan pemerintah bahwa telah mendampingi Yuli dianggap tidak benar.
"Ada juga katanya dari KJRI hanya menemui Mbak Yuli usai persidangan. Tapi ketika diminta kartu tanda pengenal atau kartu apapun tidak bisa menunjukkan. Ini merupakan wujud ketidakseriusan pemerintah untuk mendampingi kasus ini," ujar Habibus di Kantor LBH, Jumat (6/12).
Berdasarkan General Declaration of Human Right, Habibus menuding Pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, pemerintah tidak memenuhi hak Yuli untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan tanpa diskriminasi. Ketika Yuli ditangkap, ditahan, dan 'dibuang' dengan sewenang-wenang seperti yang tercantum di Pasal 9, negara juga terkesan melakukan pembiaran.
"Apakah pelanggaran overstay yang dialami Mbak Yuli ini pelanggaran berat atau tidak? Kalau pelanggaran berat kenapa negara diam? Artinya negara bisa dipastikan sebagai pelanggar HAM," tuturnya.
Selain menuntut perlindungan dan pendampingan, Habibus meminta agar negara mengembalikan nama baik Yuli. Yuli merasa nama baiknya tercoreng lantaran dianggap pantas menerima deportasi akibat overstay. Padahal menurutnya, kasus overstay yang terjadi pada Yuli merupakan hal wajar dan tak perlu sampai dideportasi.
"Mbak Yuli tidak diperlakukan secara manusiawi karena negara tak memberikan perlindungan, pendampingan, selama proses hukum di pengadilan. Ini seharusnya di klarifikasi persoalan hukum mbak Yuli seperti apa," imbuhnya.
Jika tuntutan terhadap perlindungan dan pendampingan Yuli tidak dapat dipenuhi, Habibus menilai pemerintah tak berhak untuk mengirimkan buruh migran lagi ke mana pun. Hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia dianggap tidak becus melindungi warga negaranya.
"Jika memang negara tidak mampu, maka tidak boleh ada aturan yang bisa memberangkatkan TKI. Artinya, bicara mengenai regulasi hanya sebatas regulasi," lanjutnya.
Sementara itu, Yuli menyesali sikap pemerintah yang terkesan hanya abang-abang lambe di media saja. Ia menegaskan bahwa pemerintah bahkan tidak pernah menghubunginya untuk sekadar menanyakan kabar. Apalagi untuk memberi perlindungan saat Yuli membutuhkannya.
"Negara itu di mana buat saya? Kenapa hanya ada komentar-komentar di media, tapi saya sendiri tidak tahu? Mereka saja tidak menanyakan kabar saya, bagaimana bisa mendampingi saya?" keluh Yuli.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan perlindungan hukum terhadap Yuli. Mahendra ingin proses hukum Yuli berjalan dengan baik.
"Ya kami tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Jadi kami akan memberikan sejauh mungkin proses bantuannya yang terbaik, yang kami bisa berikan," ujarnya di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (5/12).
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb