Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Diusulkan Soekarwo, SPP SMA/SMK di Jatim Gratis per Juli

IDN Times/Ardiansyah Fajar
IDN Times/Ardiansyah Fajar

Surabaya, IDN Times - Penerapan SPP gratis untuk SMA/SMK negeri dan swasta yang diusulkan oleh mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo dipastikan akan terealisasi tahun ini. Saat ini, pemerintah provinsi masih menggodok teknsi penggratisan biaya sekolah tersebut.

1. Berlaku Juli 2019, SMA/SMK negeri gratis

IDN Times/Ardiansyah Fajar
IDN Times/Ardiansyah Fajar

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rachman mengatakan bahwa kebijakan penggratisan SMA/SMK negeri dan swasta di Jatim sudah siap Juli 2019 nanti. Terkait SPP SMA dan SMK negeri, sepenuhnya sudah ditanggung pemerintah.

"Gratis SPP-nya. Tapi kalau ada komite peruntukan-peruntukan misalkan tambahan apa-apa, harus dibicarakan karena tidak sebesar yang dulu. Karena SPP sudah dicover semua," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (20/2).

2. SMA/SMK swasta berupa tunjangan

IDN Times/Ardiansyah Fajar
IDN Times/Ardiansyah Fajar

Sementara untuk SMA/SMK swasta, Saiful menyebut akan disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) gubernur. Surat itu menjelaskan bahwa sekolah swasta akan mendapatkan tunjangan sesuai dengan daerahnya, bukan sepenuhnya gratis. "Kalau swasta tidak full, kan swasta bayarnya mahal-mahal. Tapi kita standarnya dana kita sesuai dengan SE gubernur," kata Saiful.

3. Di Surabaya tunjangan SMA/SMK swasta Rp150 ribu

Pexels.com/emily ranquist
Pexels.com/emily ranquist

 

Saiful pun mencontohkan, misalnya di SMA swasta di Surabaya, SPPnya senilai Rp 200 ribu. Sementara SE Gubernur di Surabaya, indeksnya Rp150 ribu. Maka, orang tua murid tinggal membayar sisanya Rp 50.000 saja.

"Jadi kalau misal swasta Surabaya, ada SMA swasta Surabaya bayarnya Rp200.000 sementara di Surabaya indeksnya Rp150.000 berarti orang tua tinggal menambah Rp50.000," jelas Saiful.

4. Tunjangan mengikuti SE Gubernur Soekarwo

Humas Pemprov Jatim
Humas Pemprov Jatim

 

Saiful menyampaikan, penerapan tunjangan SPP yang berbeda ini memang melihat dari kebutuhan wilayah tersebut. Hingga kini, pihaknya masih menggunakan SE lama dari Gubernur Soekarwo. "Tergantung kebijakan beliaunya (Khofifah) di periode berikutnya tahun 2020 bisa jadi SE baru. Karena ini sudah menjadi program kemarin gubernur yang lama ya," pungkasnya.

Share
Topics
Editorial Team
Ardiansyah Fajar
EditorArdiansyah Fajar
Follow Us

Latest News Jawa Timur

See More

Naik Rp13 Ribu, Cek Daftar Harga Emas 5 Agustus 2025

24 Nov 2025, 15:43 WIBNews

artikelOnhold-ag9w

05 Nov 2025, 10:11 WIBNews