FJPI dan AJI Desak Pemerintah Cabut Pembatasan Media Sosial
Surabaya, IDN Times - Akses media sosial di Indonesia masih dibatasi hingga Jumat (24/5). Pembatasan akses media sosial ini merupakan titah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sejak Rabu (22/5) yang bertujuan agar dapat meredam berita bohong yang beredar di masyarakat terkait aksi kedaulatan rakyat yang terjadi di Jakarta sejak Selasa (21/5). Meski demikian, keputusan ini menuai kecaman dari beberapa organisasi jurnalis yang ada di Indonesia.
1. FJPI desak pemerintah segera cabut pembatasan medsos
Desakan pertama untuk mencabut pembatasan ini berasal dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI). Melalui siaran pers yang diterima IDN Times, ketua umum FJPI Uni Lubis mengatakan bahwa pembatasan media sosial tersebut telah menciderai konstitusi khususnya Pasal 28F UUD 1945.
"Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi," ujar Uni melalui keterangan tertulisnya, Kamis (23/5).
2. Aparat penegak hukum diminta menjalankan tugasnya
Menurut Uni, pembatasan media sosial bukan solusi yang tepat untuk membatasi penyebaran hoaks. Aparat penegak hukumlah yang sudah semestinya menjalankan kewenangannya untuk menindak pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong.
"FJPI meminta aparat Penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya apabila terjadi tindak pidana penyebaran berita, video, atau gambar hoaks sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi asas keadilan," lanjutnya.
3. AJI merasa masyarakat dihalangi untuk mendapat informasi yang benar
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga memberikan pendapat serupa. Mereka juga menggunakan Pasal 28F UUD 1945 serta Pasal 19 Deklarasi Umum HAM untuk mendesak pemerintah segera mencabut pembatasan penggunaan media sosial.
"Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar," tulis AJI dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Kamis (23/5).
4. AJI meminta pemerintah bekerja sama dengan penyelenggara medsos
AJI juga berpendapat bahwa pencegahan penyebaran berita bohong dapat dilakukan oleh penyelenggara media sosial. Alih-alih membatasi penggunaan medsos, AJI ingin pemerintah bekerja sama dengan penyelenggara medsos.
"Mendorong pemerintah meminta penyelenggara media sosial untuk mencegah penyebarluasan hoaks, fitnah, hasut, dan ujaran kebencian secara efektif. Melalui mekanisme yang transparan, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," pungkasnya.
