Isu Kiamat, Pemkab Ponorogo Minta Warga Lain Tak Ikut Tinggalkan Desa
Ponorogo, IDN Times – Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pihak terkait terus melakukan pendekatan kepada warga Desa Watu Bonang, Kecamatan Badegan. Petugas membujuk agar warga pengkut aliran Thoriqoh Akmaliyah Ash-Sholihiyah tidak pergi ke Malang karena isu kiamat sudah dekat.
Sebelumnya 52 warga dari 16 kepala keluarga (KK) desa setempat pergi meninggalkan kampung halaman guna belajar ilmu agama di salah satu pondok di Kabupaten Malang karena termakan isu kiamat. “Kami mengimbau agar warga Desa Watu Bonang (yang lain) tidak meninggalkan rumah,” kata Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Jumat (15/3).
1.300-an warga ikuti Thoriqoh Akmaliyah Ash-Sholihiyah
Ia menyatakan, warga Desa Watu Bonang yang mengikuti Thoriqoh Akmaliyah Ash-Sholihijah sekitar 300 orang. Sebanyak 52 di antaranya telah pergi ke Malang guna mengikuti Katimun, pimpinan kelompok itu di desa setempat. Kepergian mereka secara bertahap selama dua bulan terakhir.
Sebelum meninggalkan kampung halaman, empat KK menjual aset pribadi berupa tanah dan bangunan dengan harga lebih murah dibandingkan pada umumnya. Untuk tanah dan bangunan dengan ukuran 8x10 meter persegi, misalnya dibeli oleh warga desa setempat dengan harga Rp20 juta. Padahal, umumnya lebih dari Rp30 juta.
2. Bupati Ipong minta pimpinan pondok tujuan warga melakukan klarifikasi
Uang hasil penjualan digunakan sebagai bekal untuk belajar ilmu agama di Kabupaten Malang. Ipong menuturkan, penjualan yang dilakukan merupakan hak warga lantaran sebagai pemilih. Namun, sesuai informasi yang beredar penjualan harta benda merupakan salah satu fatwa dari pimpinan pondok pesantren Miftahul Falahil Mubtadin di Malang yang dituju.
Anjuran lainnya adalah memasang foto pimpinan pondok yang dituju (Gus Romli), mengumpulkan 500 kilogram gabah atau beras, menarik anak dari sekolah formal. Namun, kata Ipong, isu itu dibantah oleh Gus Romli dan menyatakannya sebagai hoax atau berita bohong.
“Gus Romli perlu datang ke Ponorogo untuk mengklarifikasi supaya warga Desa Watu Bonang tenang. Atau paling tidak bisa Katimun pulang untuk klarifikasi,” Ipong menjelaskan.
3.Pemkab hanya berhak memberi imbauan
Disinggung tentang penutupan padepokan Thoriqoh Akmaliyah Ash-Sholihiyah di Desa Watu Bonang, Ipong menyatakan masih menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Juga, sikap dari penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian.
“Kalau kami sifatnya hanya imbauan agar warga tidak terpengaruh. Kalau yang menentukan itu (Thoriqoh Akmaliyah Ash-Sholihiyah) menyimpang atau sesat adalah kepolisian,” ujar dia.
4.MUI Ponorogo nyatakan permasalahan telah selesai
Ketua MUI Kabupaten Ponorogo Ahsor M. Rusdi, mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan penyelesaian permasalahan ini kepada tim khusus yang dibentuk Pemkab Ponorogo. Berdasarkan informasi yang beredar, ia menyatakan, peremasalahan itu sudah selesai.
“Para pejabat sudah datang ke sana dan nampaknya sudah minta klarifikasi yang bisa diterima (dengan akal sehat),” ujar Anshor dihubungi melalui telepon selulernya.
